Fraksi Golkar Dorong Inovasi untuk Kemajuan Tanjung Jabung Timur

Tanjabtim, Aurduri.com – Momentum penting terjadi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur ketika Fraksi Golongan Karya (Golkar) dengan tegas menyampaikan pendapat akhir mereka mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk Tahun Anggaran 2023.

Saidina Hamzah, selaku juru bicara dari Fraksi Golkar, menyampaikan rangkuman catatan penting dan rekomendasi yang terdapat dalam laporan pansus DPRD.

Rekomendasi – rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam memajukan kabupaten Tanjung Jabung Timur ke arah yang lebih baik.

Pada kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyoroti beberapa aspek krusial yang membutuhkan perhatian serius. Pertama, Fraksi Golkar menekankan pentingnya pengembangan inovasi dan diversifikasi program perkebunan dan peternakan agar tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan sawit.

Kedua, dalam praktik koperasi, Fraksi Golkar menekankan perlunya responsivitas dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam menghadapi praktik pinjaman modal yang tidak sejalan dengan prinsip koperasi.

Ketiga, Fraksi Golkar mengusulkan kerjasama antara dinas pendidikan dengan instansi terkait dalam menyajikan data terkini mengenai angka putus sekolah di kabupaten tersebut, serta menyarankan peninjauan ulang skema pemberian beasiswa.

Keempat, Dinas Pemuda dan Olahraga diminta untuk serius dalam upaya peningkatan sektor pariwisata, termasuk optimalisasi penggunaan arena balapan yang telah dibangun.

Kelima, perlu kajian mendalam terkait perencanaan pembangunan fisik, terutama jalan dan jembatan, untuk memastikan pembangunan lebih terintegrasi dan terhubung.

Keenam, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit diminta untuk melakukan inovasi keuangan, seperti pembayaran secara elektronik, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi penyelewengan di bidang kesehatan.

Ketujuh, Fraksi Golkar menekankan pentingnya aparatur sipil negara untuk menjaga profesionalisme dan memilah kegiatan politik praktis dari tugas-tugas birokrasi mereka.