DPRD Muaro Jambi Minta Pemerataan Internet hingga Desa Tanjung Katung

Muaro Jambi, Aurduri.com – Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Robinson Sirait, meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi segera meningkatkan akses sinyal internet di Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo. Hingga kini, desa tersebut dilaporkan belum memiliki layanan internet yang memadai untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Robinson saat menerima kunjungan sejumlah anggota DPRD Muaro Jambi di kediamannya di Desa Tanjung Katung, Senin (26/1/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRD lintas fraksi, antara lain Alfin Junaidi (Fraksi PKB), Jonaidi P. Naenggolan (Fraksi PAN), Usman Halik (Fraksi PDI-P), Ramadhan Mahir (Fraksi Demokrat), dan Maimunah (Fraksi Demokrat).

Robinson, yang merupakan politisi Fraksi PAN, menilai pemerintah daerah perlu memberi perhatian serius terhadap kebutuhan akses internet di desa tersebut. Menurut dia, ketersediaan jaringan internet menjadi kebutuhan dasar masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital.

“Di era sekarang, internet bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk pendidikan, usaha, pelayanan administrasi, maupun komunikasi,” ujar Robinson.

Ia membandingkan kondisi Desa Tanjung Katung dengan wilayah Sungai Bahar yang secara geografis lebih jauh dari pusat ibu kota Kabupaten Muaro Jambi, tetapi telah memiliki akses internet yang relatif stabil. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan perlunya pemerataan infrastruktur digital.

Robinson mengajak seluruh anggota DPRD, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, untuk bersama-sama mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan peningkatan akses internet di Desa Tanjung Katung dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk menghadirkan layanan internet yang memadai guna menunjang aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

DPRD Muaro Jambi menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui pembahasan bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku. (Adv)