Wabup Tanjabtim Lantik 96 Pejabat, Tekankan Adaptasi dan Kinerja ASN

Tanjabtim, Aurduri.com – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 96 pejabat struktural administrator, pengawas, serta pejabat fungsional tertentu, Kamis (2/4/2026).

Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, dan berlangsung di hadapan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Dalam arahannya, Muslimin menegaskan bahwa pejabat yang baru dilantik harus segera beradaptasi dan memahami tugas serta tanggung jawab di unit kerja masing-masing.

“Lanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik, perbaiki yang masih kurang, dan percepat penyelesaian pekerjaan yang tertunda,” ujarnya.

Ia juga menekankan lima aspek utama yang harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu integritas, orientasi pada hasil, inovasi, kolaborasi, serta disiplin dan profesionalisme.

Menurutnya, karakter menjadi fondasi penting dalam sistem Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kinerja ASN harus mampu memberikan nilai tambah, menghadirkan solusi, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” kata dia.

Muslimin mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan ASN akan dinilai oleh masyarakat dan menjadi bagian dari rekam jejak pengabdian.

“Bekerjalah dengan penuh tanggung jawab dan niat yang baik,” ujarnya.

Pelantikan ini mencakup berbagai jabatan strategis, antara lain camat, sekretaris dinas, kepala bidang, direktur rumah sakit, hingga pejabat di tingkat kelurahan dan unit pelaksana teknis daerah.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya Muhammad Arief Kurniawan Pratama sebagai Camat Sadu, Hermawan sebagai Camat Dendang, Vidi Akbar sebagai Camat Muara Sabak Barat, serta Anjas Asmara sebagai Camat Muara Sabak Timur.

Selain itu, terdapat pula pengangkatan direktur rumah sakit, seperti dr. Muhammad Nasrul Felani sebagai Direktur RSUD Pratama Rantau Rasau dan drg. Darwin Salim sebagai Direktur RSUD Nurdin Hamzah.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja pelayanan publik. (Adv)