Gubernur Al Haris: Program MBG Gerakkan Ekonomi Daerah, Rp7,2 Miliar Berputar Setiap Hari di Jambi

Jambi, Aurduri.com – Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi saat menghadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, jajaran BGN pusat, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Satgas MBG kabupaten/kota, serta para pengelola SPPG, mitra, dan relawan di BW Luxury Hotel, Sabtu (02/05/2026).

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga saat ini, tercatat 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah hadir, terdiri dari 173 unit operasional dan 32 unit siap operasional. Selain itu, sebanyak 302 SPPG masih dalam tahap persiapan dan survei lapangan.

“Program ini menyasar anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang kurang gizi. Namun manfaatnya sangat luas, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris.

Menurutnya, kehadiran MBG telah menciptakan pasar yang jelas bagi petani, peternak, serta pelaku usaha lokal. Produk pertanian dan peternakan kini lebih banyak terserap di dalam daerah.

“Dulu banyak yang menjual keluar daerah, sekarang cukup di Jambi saja sudah terserap. Ini tentu sangat membantu perekonomian daerah,” tambahnya.

Gubernur Al Haris juga menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan, khususnya beras. Saat ini, Jambi baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri, sementara komoditas telur ayam telah mampu mencukupi kebutuhan lokal.

Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan bahwa di Provinsi Jambi terdapat 446 ribu penerima manfaat MBG dengan melibatkan 545 supplier dalam rantai pasok.

Setiap hari, anggaran sebesar Rp7,2 miliar berputar di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Dana tersebut terserap untuk:

• Rp963,5 juta untuk honor 9.635 tenaga kerja/relawan
• Rp881,5 juta untuk operasional (air minum, gas, BBM, APD, dan perlengkapan pendukung)
• Rp4,1 miliar untuk belanja bahan pangan lokal seperti beras, daging ayam, telur, buah, dan sayur.

“Uang tersebut sepenuhnya mengalir di tingkat bawah karena SPPG berada di desa-desa. Dana ini masuk ke petani, peternak, pedagang beras, penjual ayam, telur, buah dan sayur. Ini yang menggerakkan ekonomi rakyat,” jelas Sony.

Ia menegaskan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan rantai pasok, termasuk praktik rekayasa koperasi atau pengadaan yang tidak sesuai ketentuan. Satgas MBG kabupaten/kota diminta memastikan SPPG benar-benar menyerap produk lokal.

Sony Sanjaya mengingatkan bahwa sasaran utama program MBG adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan, sebelum menjangkau peserta didik secara luas.

“Kita tidak boleh terbalik. Prioritas tetap kelompok rentan,” tegasnya.

Untuk menjaga kualitas layanan, mulai pekan depan BGN akan menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi. Penerima manfaat dapat memberikan penilaian terkait ketepatan waktu distribusi, aroma dan rasa makanan, variasi menu, hingga kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP).

Langkah ini dilakukan guna mencegah kejadian menonjol akibat pelanggaran SOP serta memastikan pelaksanaan MBG tetap sesuai standar.

Dalam sesi wawancara, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh pihak yang terlibat.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami mengapresiasi dan mendukung penuh suksesnya Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Jambi,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong penguatan rantai pasok melalui pemberdayaan masyarakat seperti urban farming, rooftop gardening, vertical garden, dan pengembangan desa tematik guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi SPPG.

Melalui konsolidasi ini, diharapkan pelaksanaan Program MBG di Provinsi Jambi semakin optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan gizi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi daerah. (Adv)