JAMBI, Aurduri.com – Pemerintah Kota Jambi berupaya mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar dapat berperan sebagai penggerak utama perekonomian daerah pada paruh kedua tahun ini. Hingga awal Juli, realisasi belanja daerah telah mendekati 50 persen, sementara penerimaan dari sektor pajak mencapai 53 persen dari target yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, usai memimpin rapat evaluasi realisasi APBD seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Bapperida Kota Jambi, Senin (6/7/2026).
Menurut Wali Kota Maulana, capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan anggaran masih berada pada jalur yang direncanakan. Namun, pemerintah tetap mendorong seluruh OPD untuk mempercepat penyerapan anggaran agar berbagai program pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan memberikan dampak berganda bagi pertumbuhan ekonomi.
“Secara umum realisasi belanja sudah mendekati 50 persen. Deviasinya tidak terlalu besar, namun kita harus terus mendorong agar APBD benar-benar berfungsi sebagai stimulus ekonomi melalui berbagai kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menunjukkan tren positif dengan capaian sekitar 53 persen. Namun, realisasi retribusi masih menjadi perhatian khusus karena adanya perubahan regulasi yang membuat sejumlah jenis retribusi tidak lagi dapat dipungut. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah telah membentuk tim khusus yang akan merumuskan strategi peningkatan pendapatan serta memastikan pengelolaan keuangan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kita ingin keseimbangan antara pendapatan dan belanja tetap terjaga. Evaluasi ini juga menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2027 mendatang,” tambahnya.
Dalam rapat evaluasi tersebut, Wali Kota juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara progres fisik dan realisasi keuangan pada beberapa kegiatan. Beberapa pekerjaan sudah berjalan di lapangan, namun pencairan anggarannya belum dilakukan sehingga menimbulkan selisih yang cukup besar.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD segera menyelesaikan administrasi dan pencairan anggaran agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Jangan biarkan kegiatan sudah berjalan tapi anggarannya belum cair. Segera selesaikan agar belanja pemerintah benar-benar bergerak memutar roda ekonomi,” tegasnya.
Pemerintah Kota Jambi menargetkan evaluasi lanjutan akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2026. Langkah ini diambil agar masih ada waktu untuk mempercepat program yang belum sesuai target, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
“Kalau evaluasi dilakukan pada Agustus, kita masih punya ruang untuk menyesuaikan. Jangan menunggu sampai akhir tahun karena waktu sudah sangat terbatas,” pungkasnya. (Adv)











![Bukti chat dari salah satu peserta. [sumber peserta PBAK]](https://aurduri.com/wp-content/uploads/2023/08/WhatsApp-Image-2023-08-18-at-20.17.52-350x250.jpeg)
Discussion about this post