Ahli Sosiologi Hukum Sebut Pernyataan Kapolri Bukan Keberpihakan kepada Paslon Tertentu

Jakarta, Aurduri.com – Ahli Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah menganggap pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang estafet kepemimpinan sejatinya pengharapan terhadap pemimpin selanjutnya, bukan sebuah keberpihakan kepada salah satu Paslon Capres-cawapres tertentu.

“Karena nggak ada omongan begitu (Kapolri berpihak). Kecuali Pak Kapolri bicaranya, tolong lanjutkan ini kepemimpinan Pak Jokowi kepada Gibran anaknya, itu jelas. Ini kan nggak ada,” kata Trubus kepada wartawan, Sabtu (13/1/2024).

Trubus menilai pernyataan Kapolri adalah sebuah hal yang wajar. Pasalnya, konteks ‘estafet kepemimpinan’ ini merupakan sebuah ungkapan biasa yang sering muncul dalam peralihan sebuah kepemimpinan nasional.

“Saya berpandangan sebagai pengamat sosial, itu saya melihat hal yang ya wajar saja ya, sebuah ungkapan biasa. Bahwa memang konteks estafet kepemimpinan itu adalah hal yang selalu didiskusikan di publik,” imbuhnya.

Dirinya menyayangkan bila pernyataan Kapolri soal estafet kepemimpinan pada saat perayaan Natal dipolitisasi.

“Pengertian estafet kepemimpinan itu menjadi ramai karena dikaitkan dengan tahun politik yang lagi ramai karena mau pilpres ini. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan itu ada keberpihakan, jati tidak netral. Padahal sesungguhnya tetap saja konteksnya tetap netral, wong yang disampaikan dalam kontek perayaan Natal,” ujarnya.

Ia pun meminta masyarakat harus mendengar secara utuh pernyataan Kapolri. Menurutnya yang disampaikan Jenderal Sigit merupakan sebuah pengharapan bagaimana transformasi dari satu pemimpin ke pemimpin selanjutnya.

“Jadi sayang melihat interaksi sosial yang dibangun adalah gambaran dari satu pemimpin yang satu dengan pemimpin berikutnya. Kalau kemudian dimaknai politis ya bisa saja, karena sekarang eranya politis. Jangankan itu, baksos aja dipolitisasi,” tandasnya.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit berkomitmen bahwa Polri netral. Siapa pun nanti pemenang Pilpres 2024, bisa melanjutkan pembangunan Indonesia secara berkelanjutan sejak Presiden Pertama RI, Soekarno.

Menurut Truno, apa yang disampaikan Kapolri pada perayaan Natal Polri 2023 di PTIK, pada Kamis kemarin itu harus ditonton secara lengkap. Ia berujar, apa yang disampaikan Jenderal Sigit mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selain itu juga mengajak para tokoh lintas agama yang hadiri untuk turut mendinginkan suhu politik atau cooling system.

“Yang dimaksudkan adalah keberlanjutan dari sejak Presiden Pertama Ir. Soekarno sampai Presiden ke-7 Ir. Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan di Indonesia yang selalu berkelanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin lain. Estafet kepemimpinan tentu harus dilanjutkan siapapun calon pemimpin baru dan apapun program yang dibawanya,” kata Trunoyudo, Jumat (12/1/2024).

Selain itu lanjut Truno, Kapolri juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal itu sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 28 ayat 1 dan ayat 2.

“Kapolri telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran polri untuk berkomitmen bahwasanya Polri netral,” tegasnya.

“Tentunya Polri komitmen dalam keamanan penyelenggaraan pemilu 2024 ini sehingga mewujudkan pemilu yang aman dan damai tentu juga dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa,” tutup Truno. [*/red]