BBM Ilegal dan Mafia Pajak: Ancaman Serius untuk PAD Jambi

Jambi, Aurduri.com – Provinsi Jambi kini tengah menghadapi tantangan besar dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sorotan ini muncul setelah Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengungkapkan masih banyaknya potensi pajak yang hilang akibat pengawasan yang lemah. Salah satu sektor paling krusial adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), di mana praktik ilegal dan kecurangan akibat pembayaran pajak diduga menjadi penyebab utama kebocoran pendapatan daerah.

Ivan Wirata cemas terkait maraknya praktik seperti ini dalam pengelolaan BBM bersubsidi di Jambi. BBM yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat menengah ke bawah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.

“Masih banyak SPBU yang tidak taat aturan dan bahkan berkolaborasi dengan mafia untuk menjual BBM bersubsidi secara ilegal,” ungkapnya, Kamis (26/12/2024) kemarin saat di hubungi media jatinews.com.

PAD Jambi Meningkat, Pertumbuhan Pajak Daerah Masih Lambat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan data yang ada, PAD tercatat sebesar Rp2,07 triliun, meningkat Rp153,58 miliar atau 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,92 triliun. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan dari berbagai sumber.

Namun, pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) tidak sejalan dengan peningkatan PAD. PPD hanya mencatatkan kenaikan sebesar Rp29,2 miliar atau 1,74%, dari Rp1,67 triliun di tahun sebelumnya menjadi Rp1,70 triliun pada tahun 2024. Pertumbuhan yang relatif kecil ini mengindikasikan adanya tantangan dalam memaksimalkan potensi pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak-pajak lainnya.

Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat pajak daerah merupakan komponen penting dalam struktur PAD. Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sistem pajak agar kontribusi sektor ini terhadap PAD bisa lebih optimal.

Maraknya Mafia BBM di Jambi
Fenomena mafia BBM telah menjadi rahasia umum di Jambi. Di berbagai titik, seperti gudang-gudang di Kota Jambi hingga penambangan ilegal di Kabupaten Batanghari, aktivitas ini berjalan terang-terangan. Mafia BBM menggunakan berbagai cara untuk membobol sistem. Salah satunya dengan memodifikasi kendaraan agar mampu menampung BBM dalam jumlah besar.

Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang. Tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat aliran subsidi yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat kecil.

“BBM bersubsidi yang seharusnya membantu masyarakat justru dikuasai segelintir orang yang memanfaatkan celah untuk meraup keuntungan pribadi,” tambah Ivan Wirata.

Praktik Ilegal di Batanghari
Salah satu contoh konkret dari lemahnya pengawasan pajak dan BBM bersubsidi di Jambi terlihat di Kabupaten Batanghari. Penambangan minyak ilegal di daerah ini sudah lama menjadi masalah kronis. Aktivitas tersebut berjalan tanpa izin resmi, dan hasilnya tidak tercatat dalam pendapatan pajak daerah.

Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tampak belum mampu memberikan solusi konkret untuk mengatasi persoalan ini. Padahal, keberadaan praktik ilegal ini jelas merugikan negara dan masyarakat. Selain itu, potensi pendapatan pajak dari sektor ini seharusnya dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Harapan untuk Masa Depan
Penurunan PAD dan PPD Jambi bukan sekadar masalah angka, melainkan cerminan dari ketidakefisienan dalam pengelolaan yang ada. Kondisi ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk melakukan evaluasi mendalam agar lebih baik kedepannya.

Dengan pemberantasan mafia BBM dan optimalisasi pengelolaan pajak, Jambi memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD-nya. Pendapatan yang lebih baik tentu akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki tugas besar untuk membuktikan bahwa potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan tanpa celah untuk kecurangan. (Wjs)