Ketua DPRD Tanjabtim Imbau Lurah dan Kades Agar Tidak Bosan Usulkan Pembangunan

TANJABTIM, Aurduri.com – Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Mahrup, SE menghimbau para Lurah/Kades se Tanjabtim untuk tidak bosan-bosannya mengusulkan perencanaan program pembangunan di wilayah masing masing.

Dikatakan Mahrup, apa yang sudah tertuang dalam hasil Musrenbang Kelurahan/Desa untuk tetap masuk dalam pengusulan Musrenbang Kecamatan.

“Rekan-rekan Lurah/Kades kiranya jangan langsung berpikir pesimis ya, bolak balik pembangunan yang diusulkan juga tidak terealisasi, marilah kita sama-sama berpandangan optimis,” ungkap Mahrup saat mengikuiti Musrenbang Dapil III di Kecamatan Mendahara, Selasa (14/02/23).

Ia juga menjelaskan bahwa, setiap usulan pembangunan akan mempertimbangkan kemampuan anggaran. Namun demikian, ketika aspirasi usulan tersebut menjadi prioritas di atas prioritas dengan asas manfaat untuk orang banyak, maka di DPRD akan bahas dengan menyatukan persepsi apa yang menjadi atensi pokok pikiran Dewan.

“Intinya bagaimana upaya kita mendorong semaksimal mungkin,” tegas Mahrup.

Selanjutnya ia menyampaikan, Musrenbang adalah amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 yaitu tentang tata perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka menengah.

“Forum ini bertujuan untuk mendapat masukan awal dalam perencanaan RKPD tahun 2024 yang selanjutnya menjadi media interaktif yang menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif, efesien, transparan dan akuntabel dengan capaian seluruh kebijakan pembangunan menuju Tanjabtim berdaya saing, maju, aman, harmonis,” papar Mahrup.

Selain itu, Musrenbang sebagai wahana untuk mensinkronisasi pendekatan top down dengan bottom up, yaitu pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis.

“Artinya kita sebagai wakil rakyat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efesiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban oleh masing masing fraksi di DPRD,” pungkasnya. [Win/Adv]