Konflik SAD 113 dan PT BSU Berakhir dengan Penyerahan Sertifitkat Komunal

Aurduri.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengajak seluruh stakeholder (pemangku kepentingan, red) untuk berkomitmen mensejahterakan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) 113, setelah berakhirnya konflik antara SAD 113 dengan PT Berkat Sawit Utama (BSU). Ini disampaikannya kepada awak media pada acara Penyerahan Sertifikat Tanda Bukti Hak Bersama (Komunal) oleh Menteri ATR/BPN RI kepada Perwakilan SAD 113, di lokasi Eks PT Berkah Sapta Palma (BSP), Desa Singkawang Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari, Rabu Malam (21/12/2022).

“Tugas kita hari ini bukan persoalan dikasih sertifikat saja. Bagaimana kita memastikan kesejahteraan seluruh SAD terjamin, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, bagaimana peradabannya terbangun dengan baik, dapat fasilitas umum yang lebih baik sehingga mereka betul-betul menjadi rakyat yang merdeka di buminya sendiri,” tegas Edi.

Lebih lanjut Edi menyampaikan bahwa berakhirnya konflik antara SAD 113 dan PT BSU adalah sebuah kemenangan bersama. Edi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyelesaian konflik ini, mulai dari Menteri ATR/BPN RI, jajaran Forkopimda Provinsi Jambi, Kakanwil ATR/BPN Provinsi Jambi, PT BSU, dan masyarakat SAD 113.

“Terutama pak Danrem (Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Supriono, red). Kami mengapresiasi pak Danrem, pak Danrem ke lapangan dengan saya menyelesaikan masalah ini, langsung mengawal dan memastikan kondisi di lapangan berjalan sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah hari ini masyarakat SAD bisa menikmati dengan baik. Sekali lagi selamat kepada seluruh masyarat SAD. Ini kemenangan kita bersama,” ujar Edi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Jambi ini menceritakan bahwa perjuangan penyelesaian konflik lahan antara SAD 113 dengan PT BSU yang sudah berlangsung lebih kurang 35 tahun tersebut kembali dimulai saat terbentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.

“Setelah Pansus terbentuk kita beberapa kali melakukan komunikasi dengan kementerian, bahkan pak Menteri ATR/BPN juga hadir di Rumah Dinas Ketua DPRD (DPRD Provinsi Jambi, red), disusul pak Dirjen. Puncaknya kami pertemukan pihak SAD dengan BSU di rumah dinas Ketua DPRD untuk menyelesaikan konflik ini, Alhamdulillah bisa selesai, kami sangat bahagia sekali,” pungkas Edi.

Penyerahan sertifikat ini adalah lanjutan dari penyerahan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) di istana negara pada 1 Desember 2022 lalu dan merupakan hasil resolusi penyelesaian konflik dengan luasan 750 hektare sebagai lahan penghidupan masyarakat berupa perkebunan sawit dan 20 hektare pemukiman atau fasilitas umum yang diperuntukkan untuk 744 jiwa masyarakat SAD 113. [red/adv]