KPK Gelar Sosialisasi Bimtek dan Monitoring Evaluasi Implementasi terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemkab Tanjabtim

TANJABTIM, Auduri.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Monitoring Evaluasi Implementasi terkait Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemkab Tanjab Timur yang dilaksanakan di Ruang Aula Kantor Bupati pada Rabu, (13/09/2023) pagi.

Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi KPK RI, Lela Luana, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjabtim, Sapril, memimpin langsung kegiatan dan Asisten Administrasi Umum Kabupaten Tanjab Timur Asman Daydi.

Dalam sambutannya, Sekda Sapril menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) Tanjab Timur.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memasang spanduk di setiap kelurahan/desa dan Kantor Bupati. Atas nama Pemda Tanjab Timur menyampaikan Apresiasi terhadap kegiatan ini dan semoga kehadiran Tim dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif,” ujar Sekda Sapril.

Pada kesempatan lain, Ketua Tim pengendalian Gratifikasi KPK RI, Lela Launa, telah mensosialisasikan Deputi Pencegahan dan monitoring Direktorat Gratifikasi dan pelayanan Publik.

“Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, oleh karena itu memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah,” jelasnya.

Adapun Kriteria Gratifikasi yang dilarang antara lain:

Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Penerima tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku karena bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar.

“Gratifikasi pada dasarnya adalah ‘Suap yang tertunda’ atau sering juga disebut ‘Suap terselubung’. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi,” sambungnya.

Dijelaskan dalam 13 buah pasal pada UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 tahun 2000, tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Berdasarkan pasal-pasal tersebut.

Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Adapun bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasar di kelompokkan menjadi 7 kelompok besar, diantaranya: kerugian keuangan negara, suap – menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam PBJ dan gratifikasi.

Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu:

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
3. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi.
5. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai.
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain.
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa.
9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas.
10. Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima.
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai tutupnya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Timur Mahrup, Bati Ter Penghubung 0419/Tanjab Timur Peltu Sana Chandra, Kanit Kamneg Intelkam Polres Tanjab Timur Ipda Situmeyang, Plt Kasi Pidsus Kejari Tanjab Timur M. Ali Nurhidayatullah, Angota DPRD Kabupaten Tanjab Timur, Para Asisten dan Staf Ahli Pemkab Tanjab Timur dan Kepala OPD Ruang Lingkup Pemda Tanjab Timur. [Syp/Adv]