Wali Kota Maulana Jadi Contoh, Ikuti Pendataan Sensus Ekonomi 2026

JAMBI, Aurduri.com – Wali Kota Jambi Maulana menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menjadi salah satu warga yang didata langsung oleh petugas resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Rabu (17/6/2026).

Usai mengikuti proses pendataan, Maulana mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus yang menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

“Alhamdulillah, hari ini saya telah selesai didata oleh petugas resmi Sensus Ekonomi dari BPS Kota Jambi. Data yang akurat ini sangat penting sebagai fondasi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan memajukan perekonomian Kota Jambi,” ujar Maulana.

Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. Karena itu, ia mengimbau warga untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus yang bertugas di lapangan.

“Saya menghimbau seluruh pelaku usaha dan masyarakat Kota Jambi untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus, serta memberikan data yang jujur dan benar. Kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang,” tegasnya.

Maulana menilai data yang terkumpul melalui sensus akan menjadi pijakan strategis dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, mulai dari pengembangan sektor usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan slogan “Wali Kota Sudah Didata, Kini Giliran Kito!”, Maulana berharap masyarakat tidak ragu untuk berpartisipasi dan mendukung jalannya Sensus Ekonomi 2026.

“Mari bersama kito sukseskan Sensus Ekonomi demi kemajuan Kota Jambi yang kita banggakan,” ajaknya.

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sendiri merupakan agenda nasional yang bertujuan memotret kondisi dan perkembangan berbagai aktivitas ekonomi di Indonesia. Data yang dihimpun akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. (Adv)