Aroma Indikasi Nepotisme dan Kepentingan Politik berbau “Busuk” dalam Perekrutan Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

Jambi, Aurduri.com – Aroma tak sedap kembali tercium dalam proses tata kelola pemerintahan di Kota Jambi. Kali ini, dugaan praktik nepotisme mencuat dalam proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mayang, yang dinilai sarat kepentingan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.

Menanggapi hal tersebut, Komite Advokasi Daerah Provinsi Jambi, Nasroel Yasier secara resmi menanggapi. Nasroel mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas adanya dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikasi Kuat Konflik Kepentingan: Calon Direksi Diduga Dekat dengan Walikota.

Dalam pernyataan Ketua KAD Provinsi Jambi, Nasroel Yasier kepada media, mengatakan apabila adanya indikasi kuat bahwa calon Direksi PDAM yang diajukan memiliki hubungan keluarga atau hubungan politik langsung dengan Walikota Jambi Maulana serta tim sukses politik yang terlibat dalam Pilwako 2025.

“Kami melihat adanya ketidakprofesionalanan dalam penerimaan Seleksi Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, dimana kekuasaan digunakan untuk mempertahankan lingkaran loyalitas, bukan untuk memperbaiki layanan publik. Saya berharap kepada Walikota Jambi Maulana agar segera menyikapi perihal tersebut dan menjadi perhatian khusus serta meminta segera memverifikasi maupun merevisi dokumen pengumuman seleksi tersebut, Bagaimana bisa orang yang tidak memiliki pengalaman terkait perusahaan Air serta tidak memiliki sertifikasi terkait menejemen Tata Kelola perusahaan air minum menjadi Direktur ataupun Direksi di Perusahaan PDAM, kan lucu. Sama halnya “Dokter bisa mendiagnosa penyakit karena Dia Dokter dan berkeahlian khusus” kalau tidak berkeahlian khusus bagaimana dia bisa mendiagnosa penyakit jadi kunci utamanya pengalaman pada bidangnya,” ujar Nasroel Yasier pada Jumat, (14/11/2025)

Nasroel juga menegaskan bahwa Kondisi ini dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang mengamanatkan bahwa rekrutmen pejabat BUMD, termasuk Dewan Pengawas, harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, jika terbukti ada intervensi atau penyalahgunaan kekuasaan, maka hal ini juga dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU No. 28 Tahun 1999 dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Selain itu ada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja BUMD melalui proses seleksi yang ketat, termasuk syarat-syarat tertentu, seleksi administrasi, uji kelayakan, dan wawancara dan juga salah satunya termasuk yang utama adalah dalam proses seleksi calon anggota dewan pengawas dan direksi harus melalui beberapa tahapan, seperti : seleksi administrasi,

Uji kelayakan dan kemampuan (UKK) dan Wawancara. 

Nasroel Yasier juga menambahkan bahwa pernyataan keras yang KAD sampaikan merupakan salah satu bentuk kontrol publik terhadap penggunaan kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk bagi-bagi jabatan kepada loyalis politik.

“PDAM adalah lembaga strategis yang mengelola kebutuhan dasar masyarakat: air bersih. Jika dari struktur pengawasnya saja sudah disusupi oleh kepentingan politik dan nepotisme, bagaimana kita bisa berharap layanan publiknya membaik?” tegas Nasroel Yasier.

Lebih lanjut, Nasroel menilai apabila pengumuman penerimaan Seleksi Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak segera direvisi dan mencantumkan kembali persyaratan Khusus diantaranya Berpengalaman minimal 10 tahun di perusahaan Air Minum, Memiliki Sertifikat terkait Tata Kelola dan Menagemen Perusahaan Air Minum, serta Tidak ada Hubungan Keluarga dengan Walikota atau pemilik saham. Tetapi apabila ketiganya tidak ditampilkan atau dimunculkan dalam persyaratan khusus dan masih tetap menggunakan yang saat ini tanpa persyaratan khusus hanya persyaratan umum saja, maka perihal ini akan menjadi preseden buruk dan wajib untuk ditindaklanjuti secara serius oleh Publik Kota Jambi karena menyangkut pelayanan professional.

Fenomena seperti ini terkhusus dalam seleksi direksi PDAM seringkali sarat kepentingan dan nepotisme. Berbagai laporan media dan aduan masyarakat menunjukkan adanya kekhawatiran serius terkait transparansi dan objektivitas dalam proses rekrutmen tersebut. (*)