Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai Fondasi Transformasi Ekonomi Provinsi Jambi

Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.

Transformasi ekonomi daerah pada era modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Daerah yang memiliki sumber daya besar belum tentu mampu tumbuh cepat apabila tata kelola pemerintahannya lemah, birokrasi lambat, dan pelayanan publik tidak efektif. Sebaliknya, daerah dengan tata kelola yang baik sering kali mampu melompat lebih maju karena memiliki kemampuan mengelola potensi secara produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Provinsi Jambi, penguatan tata kelola pemerintahan kabupaten/kota menjadi faktor strategis dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah. Hal ini penting karena pembangunan sesungguhnya terjadi di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah provinsi dapat menyusun arah kebijakan makro, namun implementasi pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat berada pada pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota.

Data terbaru menunjukkan bahwa ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 4,33 persen secara tahunan (year on year). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi mencapai Rp88,80 triliun atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 13,54 persen.

Walaupun pertumbuhan ini cukup baik, angka tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada periode yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Jambi masih menghadapi tantangan dalam mempercepat daya saing ekonomi daerah.

Salah satu tantangan utama adalah masih tingginya ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer seperti perkebunan dan pertambangan. Ketika harga komoditas global mengalami penurunan, maka ekonomi daerah ikut terdampak. Kondisi ini membuat transformasi ekonomi menjadi kebutuhan mendesak agar struktur ekonomi Jambi tidak terlalu bergantung pada sumber daya alam mentah.

Namun transformasi ekonomi tidak dapat berjalan tanpa tata kelola pemerintahan yang kuat. Banyak program pembangunan gagal bukan karena kekurangan anggaran, tetapi karena lemahnya koordinasi, lambatnya birokrasi, rendahnya kualitas perencanaan, dan kurangnya konsistensi implementasi kebijakan.

Di sinilah pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi lokal. Kabupaten yang memiliki potensi pertanian harus mampu mengembangkan hilirisasi produk pertanian. Daerah yang memiliki potensi wisata harus mampu membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi. Sementara daerah yang memiliki potensi industri harus mampu menciptakan kemudahan investasi dan infrastruktur pendukung.

Sebagai contoh sederhana, Kabupaten Kerinci memiliki potensi besar pada sektor pertanian, pariwisata alam, dan ekonomi kreatif. Namun potensi tersebut tidak akan berkembang optimal apabila akses jalan, promosi wisata, dukungan UMKM, dan pelayanan investasi belum berjalan baik. Sebaliknya, apabila tata kelola pemerintahan diperkuat, maka potensi lokal dapat berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Hal yang sama berlaku pada daerah lain di Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur memiliki potensi ekonomi maritim dan perkebunan yang besar. Muaro Jambi memiliki peluang sebagai kawasan penyangga pertumbuhan Kota Jambi dan pusat pendidikan. Sementara Kota Sungai Penuh memiliki kekuatan pada sektor perdagangan dan jasa. Artinya, setiap kabupaten/kota memiliki karakter ekonomi yang berbeda sehingga membutuhkan tata kelola pembangunan yang adaptif dan inovatif.

Transformasi ekonomi daerah juga memerlukan birokrasi yang cepat dan responsif. Dunia usaha saat ini membutuhkan kepastian dan efisiensi pelayanan. Investor tidak hanya melihat besarnya potensi daerah, tetapi juga memperhatikan kemudahan perizinan, stabilitas kebijakan, kualitas infrastruktur, dan profesionalisme aparatur pemerintah.

Dalam praktiknya, masih banyak pelaku usaha kecil maupun investor yang menghadapi proses administrasi yang panjang dan tidak terintegrasi. Padahal di era digital saat ini, pelayanan publik seharusnya dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem elektronik. Karena itu, digitalisasi pemerintahan menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola daerah.

Digital governance bukan sekadar penggunaan komputer atau aplikasi pelayanan, tetapi perubahan cara kerja pemerintahan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui sistem digital, proses perizinan dapat dipercepat, pengawasan anggaran lebih transparan, dan pelayanan publik lebih mudah diakses masyarakat.

Selain birokrasi, kualitas perencanaan pembangunan juga harus diperkuat. Banyak daerah masih terjebak pada pola pembangunan yang bersifat rutin dan administratif. Program pembangunan sering kali tidak fokus pada dampak ekonomi jangka panjang. Padahal, setiap rupiah anggaran daerah seharusnya mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian masyarakat.

Sebagai contoh, pembangunan jalan produksi pertanian di pedesaan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi hasil panen, menurunkan biaya transportasi, meningkatkan harga jual produk petani, dan mempercepat aktivitas ekonomi desa. Dengan kata lain, tata kelola pembangunan yang tepat sasaran dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, penguatan tata kelola juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Pemerintah daerah membutuhkan ASN yang profesional, inovatif, dan mampu memahami perubahan ekonomi global. Aparatur pemerintah tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu menjadi fasilitator pembangunan ekonomi daerah.

Provinsi Jambi juga perlu memperkuat kolaborasi antardaerah. Transformasi ekonomi tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Kabupaten/kota harus saling terhubung dalam sistem ekonomi regional yang terintegrasi. Misalnya, daerah penghasil bahan baku harus terkoneksi dengan daerah pusat perdagangan dan industri pengolahan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi menyebar secara lebih merata.

Pengalaman beberapa daerah di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi ekonomi berhasil ketika pemerintah daerah mampu menciptakan tata kelola yang inovatif dan pro-investasi. Kawasan Industri Batang di Jawa Tengah, misalnya, berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga di atas 8 persen karena didukung oleh kebijakan investasi yang terintegrasi dan pembangunan infrastruktur yang agresif. Contoh ini menunjukkan bahwa tata kelola yang efektif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Karena itu, Jambi perlu mulai membangun paradigma baru pembangunan daerah. Fokus pembangunan tidak cukup hanya pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada penguatan fondasi transformasi ekonomi jangka panjang. Tata kelola pemerintahan yang efektif harus menjadi prioritas utama dalam mempercepat daya saing daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi ekonomi Provinsi Jambi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola potensi daerah secara inovatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ketika tata kelola pemerintahan diperkuat, maka investasi akan tumbuh, pelayanan publik membaik, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan masyarakat akan bergerak lebih cepat.

Transformasi ekonomi Jambi bukan sekadar mimpi besar, tetapi peluang nyata yang dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang kuat, adaptif, dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Penulis merupakan Guru Besar Universitas Jambi, Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi