Soroti Pengelolaan Sampah, Ketua DPRD Minta DLH Lebih Aktif Sosialisasikan Program Baru

JAMBI, Aurduri.com – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, melontarkan sorotan tajam terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tengah upaya transformasi tata kelola persampahan yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Jambi. Hal ini disampaikannya dalam Dialog Publik Pengelolaan Persampahan yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Sabtu (13/6/2026), dengan dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Menurut Kemas, program Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah sampah di daerah ini. Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kinerja dan kerja sama semua pihak, terutama instansi yang bertanggung jawab langsung.

“Ini program yang baik dan baru, sehingga butuh kerja sama yang solid agar bisa berjalan lancar,” tegasnya.

Secara khusus, ia meminta DLH sebagai penanggung jawab utama bidang persampahan untuk lebih proaktif melakukan sosialisasi. Menurutnya, salah satu penyebab munculnya polemik di lapangan adalah masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme kerja sistem baru ini.

Kemas juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Jambi, Maulana, yang terus mendorong percepatan penataan sistem persampahan. Namun, ia mengingatkan bahwa kepala daerah tidak dapat bekerja sendirian tanpa dukungan maksimal dari perangkat daerah dan warga.

“Saya apresiasi langkah Bapak Wali Kota. Beliau tidak bisa bekerja sendiri, harus ditopang oleh seluruh unsur, sehingga penuntasan masalah sampah ini bisa menjadi contoh yang baik,” ujarnya.

Selain soal sosialisasi, Ketua DPRD juga menyinggung kesiapan fasilitas pendukung, mulai dari pengadaan kendaraan angkut sampah hingga keberadaan tempat penampungan sementara yang menjadi bagian dari sistem baru tersebut.

Ia memahami bahwa setiap program baru pasti memiliki kekurangan pada tahap awal. Oleh karena itu, berbagai masukan yang muncul dalam dialog harus dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan.

“Namanya program baru, tentu masih ada hal yang perlu diperbaiki. Kita perbaiki secara bertahap. Masukan dari masyarakat tadi sangat konstruktif dan akan kami tindaklanjuti,” katanya.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama adalah kebijakan iuran kepada warga. Kemas menegaskan perlu adanya aturan yang jelas dan transparan agar tidak menimbulkan praktik pungutan liar maupun membebani masyarakat yang kurang mampu.

“Kami minta ada rumusan yang tegas. Jangan sampai kebijakan ini disalahgunakan untuk pungutan liar, dan pastikan tidak memberatkan warga yang kurang mampu,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi sikap pemerintah kota yang membuka ruang dialog secara terbuka. Menurutnya, forum seperti ini sangat penting untuk meluruskan informasi dan menyerap aspirasi langsung dari masyarakat.

“Kami terbuka terhadap kritik dan akan menyampaikan semua masukan ini kepada pihak terkait. Transformasi pengelolaan sampah butuh kebijakan yang baik, komunikasi yang kuat, serta pengawasan yang ketat agar Kota Jambi benar-benar bersih dan nyaman,” pungkasnya. (Adv)