Wujudkan Desa Anti-Korupsi, Pemkab Muaro Jambi Komitmen Perkuat Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

JAKARTA, Aurduri.com – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menghadiri kegiatan strategis bertajuk Sinergi Nasional Akselerasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berlangsung di Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta, pada Selasa (19/05/2026).

Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Bambang Bayu Suseno didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Sukisno, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Anjar Prabowo, serta Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Alias.

Mengusung tema “Pencapaian Desa Anti-Korupsi melalui Transformasi Regulasi, Tata Kelola, dan Sumber Daya Manusia Pengadaan”, kegiatan ini diselenggarakan secara resmi oleh LKPP. Acara nasional bergengsi tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, serta Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, bersama sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan dari berbagai provinsi serta kabupaten di seluruh Indonesia.

Kehadiran Bupati Muaro Jambi dalam forum tingkat nasional ini merupakan wujud nyata komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa di tingkat desa yang transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari praktik korupsi.

Bupati Bambang Bayu Suseno menegaskan bahwa percepatan pembangunan di wilayah pedesaan harus selalu dibarengi dengan penguatan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diperlukan agar setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendukung penuh program nasional dalam mewujudkan visi desa anti-korupsi. Hal ini harus dibangun melalui sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Bambang Bayu Suseno.

Menurutnya, penguatan payung regulasi yang jelas serta peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa menjadi dua pilar utama yang sangat krusial. Langkah ini dinilai penting demi menciptakan pemerintahan desa yang tidak hanya cakap, tetapi juga terpercaya di mata masyarakat.

“Pemerintah desa wajib mampu menjalankan pengelolaan keuangan dan anggaran dengan tertib, benar, dan patuh pada aturan. Dengan demikian, setiap pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi peningkatan taraf hidup warga,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk terus menjalin sinergi erat dengan pemerintah pusat. Komitmen ini dibangun guna mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.

“Kami siap bersinergi dan mendukung berbagai program penguatan tata kelola desa. Tujuannya tak lain adalah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Muaro Jambi,” tambahnya.

Desa Mendalo Indah Jadi Lokus Nasional

Dalam kegiatan tersebut, pencapaian dan kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan apresiasi dan kepercayaan dari pemerintah pusat. Desa Mendalo Indah secara resmi ditetapkan sebagai salah satu lokus pelaksanaan Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa Desa Tahun 2026.

Penetapan ini diharapkan dapat menjadi pemicu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh, memperkuat akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sekaligus menjadi percontohan nyata dalam mendorong terciptanya desa yang bersih dari korupsi.

Sebagai bentuk penguatan komitmen bersama, pada kesempatan tersebut Bupati Bambang Bayu Suseno bersama Bupati Tanah Laut, Rahmat Trianto, secara simbolis menandatangani dokumen Komitmen Sinergi Nasional. Penandatanganan ini dilakukan sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dan antardaerah dalam mendukung akselerasi pembangunan desa, serta disaksikan langsung oleh Kepala LKPP, Sarah Sadiqa.

Sementara itu, dalam sambutannya Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, menegaskan bahwa sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci utama keberhasilan dalam membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih baik di tingkat desa.

“Transformasi regulasi dan tata kelola pengadaan di desa menjadi langkah strategis dan sangat penting dalam mencegah potensi praktik korupsi, sekaligus meningkatkan efektivitas serta dampak pembangunan desa yang kita cita-citakan,” ujar Sarah Sadiqa.

Ia berharap, melalui komitmen bersama yang dibangun dalam kegiatan ini, kolaborasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dapat terus ditingkatkan. Hal ini guna mewujudkan desa-desa di Indonesia yang maju, mandiri, transparan, serta memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.

“Melalui kolaborasi dan penguatan kapasitas SDM, kita ingin mewujudkan desa yang maju, transparan, dan memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (Adv)