Program Kampung Bahagia Diluncurkan, Wali Kota Jambi Pastikan Pengelolaan Sampah Dimulai dari Rumah

Jambi, Aurduri.com – Pemerintah Kota Jambi bersiap meluncurkan program Kampung Bahagia sebagai bagian dari transformasi besar pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terintegrasi.

Program ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh sampah rumah tangga dikelola secara sistematis tanpa lagi bergantung pada TPS konvensional.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyampaikan bahwa seluruh kecamatan di Kota Jambi saat ini telah masuk dalam skema pelayanan OPBM.

“Alhamdulillah, kecamatan pelayanan sudah 100 persen OPBM. Tidak ada lagi TPS di tingkat kecamatan,” kata Maulana saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, di kawasan Danau Sipin, Sabtu (11/04/2026).

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah seperti Kelurahan Budiman dan Kasang Jaya telah lebih dulu berhasil menerapkan sistem ini, di mana masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

“Di Kelurahan Budiman sudah tidak ada lagi rumah tangga yang membuang sampah sembarangan. Kasang Jaya juga sudah berjalan,” katanya.

Ke depan, seluruh 68 kelurahan di Kota Jambi akan terintegrasi dalam sistem ini. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan sarana pendukung, termasuk armada pengangkut dan depo transit.

“Bulan April ini setelah pengadaan transportasi selesai, kita akan launching,” jelas Maulana.

Ia menambahkan, peluncuran resmi program ini direncanakan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Kota Jambi pada 2 Juni mendatang, dengan mengundang langsung Menteri Lingkungan Hidup.

“Insya Allah kita undang Pak Menteri saat HUT Kota Jambi, sekaligus launching OPBM, sarana pengangkutan, dan depo transit,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa pemilahan sampah memiliki dampak langsung terhadap efisiensi biaya pengelolaan sekaligus membuka peluang nilai ekonomi dari sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali.

Sebaliknya, sampah yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban besar bagi pemerintah, baik dari sisi pembiayaan maupun dampak lingkungan.

Secara nasional, capaian pengelolaan sampah saat ini masih berada di angka sekitar 26 persen. Sementara itu, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga 63,41 persen pada tahun 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Masih ada gap hampir 30 persen yang harus kita kejar. Untuk itu, seluruh kepala daerah harus bergerak cepat dan memaksimalkan gerakan pilah sampah,” tegasnya. (Adv)