Tanggo Rajo Ancol: Proyek Anti Mainstream, Selesai Dibangun Lalu Dibongkar

Jambi, Aurduri.com – Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) Jambi dengan tegas menyatakan sikap keras terhadap pemborosan anggaran negara dalam kasus proyek rehabilitasi kawasan Tanggo Rajo Ancol yang menelan biaya hampir Rp2 miliar namun berakhir sia-sia. Proyek yang baru selesai pada Desember 2021 ini dibongkar hanya beberapa hari setelah rampung, tanpa ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pedagang kecil yang menjadi sasaran utama pembangunan.

Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, tidak menahan kritiknya terhadap Pemerintah Provinsi Jambi yang dianggap lalai dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.

“Ini bukan hanya soal pembongkaran, ini adalah bentuk nyata penghianatan terhadap kepercayaan rakyat! Rp2 miliar uang rakyat hangus tanpa hasil apa pun. Gubernur Jambi dan Kepala Dinas PUPR harus bertanggung jawab penuh atas kegagalan fatal ini,” tegasnya, Minggu, 12 Januari 2025.

Kang Maman: Uang Rakyat Bukan untuk Dibuang!
Wakil Ketua AWaSI Jambi, Kang Maman, menyoroti bagaimana proyek ini menunjukkan tata kelola anggaran yang buruk dan lemahnya kepemimpinan pemerintah daerah.

“Uang rakyat itu bukan untuk dihamburkan! Proyek ini gagal sejak awal karena perencanaan yang buruk, koordinasi yang lemah, dan keputusan yang ceroboh. Kami meminta audit menyeluruh atas kasus ini dan memastikan bahwa semua yang bertanggung jawab, dari atas sampai bawah, dihukum setimpal,” ujar Kang Maman dengan nada geram.

AWaSI: Kesalahan Fatal Pemerintah

AWaSI Jambi mengungkap beberapa kesalahan besar yang menjadi akar dari kegagalan proyek ini:

Perencanaan Tanpa Studi Kelayakan:

Lokasi proyek, yang berada di depan rumah dinas aparat keamanan, menunjukkan kurangnya analisis dampak lokasi dan minimnya konsultasi dengan pemangku kepentingan.

Pemborosan Anggaran:

Anggaran Rp1,8 miliar yang digunakan untuk pembangunan kini tidak jelas hasilnya. Material bangunan yang dibongkar, termasuk pipa besi besar, hingga kini tidak diketahui pemanfaatannya.

Tidak Ada Solusi bagi Pedagang:

Pedagang kecil yang seharusnya mendapat tempat untuk memulihkan ekonomi pasca-pandemi kini justru terlantar, tanpa ada rencana konkret dari pemerintah untuk memberikan solusi.

Minimnya Transparansi:

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jambi belum memberikan penjelasan kepada publik terkait nasib material proyek, rencana relokasi, maupun alasan teknis yang sebenarnya di balik pembongkaran.

Desakan AWaSI Jambi

AWaSI Jambi secara tegas meminta:

Audit Menyeluruh oleh BPK atau Inspektorat:

Untuk menilai potensi kerugian negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dipertanggungjawabkan.

Tindakan Hukum kepada Pihak Bertanggung Jawab:

Gubernur Jambi dan Kepala Dinas PUPR harus dimintai pertanggungjawaban penuh atas proyek ini. Jika terbukti ada unsur penyimpangan anggaran, maka proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Transparansi Publik:

Pemerintah Provinsi Jambi wajib memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran, alasan pembongkaran, dan rencana pemanfaatan material proyek.

Solusi untuk Pedagang:

Menyediakan lokasi alternatif bagi pedagang kecil yang dirugikan akibat pembongkaran proyek ini.